Wartaukm.com - Beralih menuju digital bukan lagi preferensi akan tetapi kebutuhan mutlak bagi perusahaan untuk bisnisnya agar terus berlanjut dan tumbuh. Ironisnya banyak perusahaan yang belum sukses menerapkan digital ke dalam bisnisnya karena berbagai tantangan yang dihadapi antara lain kesanggupan, kompleksitas teknologi dan sistem, serta budaya perusahaan. Maka dari itu perlu dibangun sebuah ekosistem digital yang dapat membuka peluang agar perusahaan saling berkolaborasi.

Peruri, perusahaan yang sukses merambah ke bisnis keamanan digital, berhasil menciptakan sebuah ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Fokus utama dari layanan solusi bisnis digital Peruri adalah memberikan keamanan untuk melindungi dokumen elektronik dan informasi yang diolah dalam lingkungan digital.

Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas data dan mencegah ancaman manipulasi atau perubahan yang tidak sah, yang dapat merugikan pengguna. Keunggulan lain yang ditawarkan oleh Peruri adalah sertifikat elektroniknya, yang memungkinkan validasi identitas pengguna di dunia maya.

Dengan demikian, setiap pengguna dijamin keaslian dan otentikasi identitasnya. Sertifikat elektronik ini menjadi langkah krusial dalam membangun kepercayaan di tengah maraknya aktivitas digital, sehingga para pengguna dapat dengan yakin bertransaksi atau berinteraksi secara online tanpa khawatir terhadap potensi risiko keamanan

Dalam pengembangannya Peruri juga menggandeng pihak berwenang dan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan ekosistem digital yang baik. Dari langkah-langkah yang diambil ini, Peruri telah ikut andil dalam mewujudkan masa depan digital yang dapat diandalkan dan berdaya tahan.

"Untuk membangun ekosistem digital yang aman maka dibutuhkan cara berpikir yang dinamis dan tidak lagi terkotak-kotak. Kami juga ditantang berpikir selangkah lebih jauh ke depan dengan pendekatan yang lebih holistik agar ekosistem digital di Indonesia dapat tercipta dan bersinergi," kata Farah.

Pemerintah, khususnya Kementerian PANRB, tengah menggarap rencana transformasi digital Indonesia dengan pendekatan komprehensif, termasuk pembangunan ekosistem digital. Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Kementerian PANRB untuk merancang pelayanan publik yang terdigitalisasi, dengan tujuan menciptakan birokrasi yang efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan ambisius ini, Peruri, sebagai perusahaan teknologi terkemuka, telah dipercayakan untuk memimpin inisiatif GovTech Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam sebuah konferensi dan pameran yang digelar pada 5 Oktober lalu di Kantor Peruri Jakarta.

Penunjukan Peruri sebagai pelaku utama dalam transformasi digital ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan sektor swasta yang handal dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas bagi Indonesia.

Wartaukm.com - Selama pekan ini, Rupiah mencatatkan sedikit penguatan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), walaupun kebanyakan mengalami tren pelemahan. Meskipun mengalami penguatan pada satu hari perdagangan, Rupiah kemudian mengalami koreksi selama 4 hari perdagangan berikutnya. Penguatan tersebut terjadi pada hari Senin (6/11/2023), di mana nilai Rupiah melonjak di atas 1%.

Namun, tren penguatan yang terjadi pada hari pertama pekan ini tidak dapat dipertahankan. Rupiah justru mengalami penurunan dalam 4 hari perdagangan berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan nilai Rupiah dalam waktu mendatang.

Penyebabnya adalah pernyataan dari Ketua bank sentral AS (The Fed), Jerome Powell, yang memberikan indikasi bahwa mencapai target inflasi cukup sulit, dan ini bisa membuka peluang untuk adanya pengetatan kebijakan ekonomi. Pernyataan tersebut mengecewakan harapan pelaku pasar yang sebelumnya menganggap pelemahan data tenaga kerja AS sebagai tanda bahwa The Fed akan melonggarkan kebijakan ekonomi.

Melansir data Refinitiv, rupiah pada akhir pekan ini, Jumat (10/11/2023) berakhir di posisi Rp15.690/US$, melemah 0,26% secara harian. Pelemahan ini mengurangi penguatan hari senin, menyisakan kenaikan 0,22% dalam sepekan. Kenaikan pekan ini melanjutkan penguatan rupiah pekan sebelumnya.

Powell mengatakan bahwa saat ini Komite Pasar Terbuka Federal berkomitmen untuk mencapai kebijakan moneter yang cukup ketat untuk menurunkan inflasi hingga 2% seiring berjalannya waktu.

"Saya dan rekan-rekan saya merasa bersyukur dengan kemajuan ini, namun kami memperkirakan bahwa proses untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan hingga 2% masih memerlukan perjalanan panjang," tambahnya.

Menurut Powell jika diperlukan pengetatan kebijakan lebih lanjut, the Fed tidak akan ragu untuk melakukannya. "Namun, kami akan terus bergerak dengan hati-hati, sehingga memungkinkan kami mengatasi risiko disesatkan oleh data beberapa bulan yang bagus, dan risiko pengetatan yang berlebihan. Kebijakan moneter secara umum berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan," tutur Powell.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar, terutama di Indonesia. Potensi kenaikan suku bunga oleh The Fed dapat menyebabkan perbedaan yang semakin tipis antara suku bunga acuan The Fed dengan Bank Indonesia (BI). Hal ini dapat mengakibatkan capital outflow dan memberikan tekanan lebih lanjut pada pasar keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah.

Pada pekan sebelumnya, rupiah sempat menguat sebagai respons terhadap data tenaga kerja AS yang semakin memburuk, dianggap sebagai indikator pelemahan ekonomi. Namun, harapan tersebut kini terguncang oleh potensi kebijakan yang lebih ketat dari The Fed, menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut bagi pasar keuangan global dan lokal.

Namun, pernyataan Powell terakhir menyebabkan pelaku pasar kembali 'was-was' dengan kebijakan pengetatan keuangan kembali.

Perlu dicatat bahwa dalam dua pertemuan terakhir, The Fed telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya di kisaran 5,25-5,5%, keputusan yang diambil sejak 20 September 2023. Namun, selisih tipis antara suku bunga AS dan Bank Indonesia telah menyebabkan pelemahan mata uang Garuda, mendorong Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pengetatan kebijakan.

Pada 19 Oktober lalu, Bank Indonesia mengumumkan kejutan dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak Januari 2023. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memberikan daya tarik lebih pada investasi di Indonesia. Keputusan ini mencerminkan respons terhadap tekanan ekonomi global dan menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan nasional.

"Kebijakan suku bunga itu didukung oleh penguatan stabilisasi nilai rupiah melalui intervensi pasar valas di pasar spot, dan pembelian surat berharga di pasar sekunder," tutur Perry Warjiyo.

Wartaukm.com - Busrul Iman selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) mengatakan, BJTM akan mendistribusikan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 4 triliun kepada segmen mikro, retail, dan menengah.

Sebagai informasi, KUR merupakan produk yang memiliki bunga tetap karena merupakan program dari pemerintah sehingga tidak terpengaruh kenaikan suku bunga.

Busrul menjelaskan, dalam menyalurkan KUR tersebut, BJTM bekerja sama dengan banyak pihak. "Bahkan kami kerja sama dengan BUMN dan BUMD, terutama pabrik gula, pertanian. Di sisi lain kami kerja sama dengan e-commerce yang dibangun di masing-masing daerah baik itu JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online) di beberapa daerah," papar dia dalam Road to CNBC Indonesia 'Best Regional Banks', Kamis (10/11/2023). 

Bank Indonesia memasang suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,0% pada Oktober ini. Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak Januari 2023, yang sebelumnya suku bunga acuan sebesar 225 bps dari 3,50% pada Juli 2022 menjadi 5,75% pada Januari lalu.

Dampak naiknya suku bunga acuan sudah mulai terlihat dari melambatnya kredit perbankan, diketahui per September 2023 tumbuh 8,96% secara tahunan year on year (yoy) sebesar Rp 6.837 triliun. Yang mana pertumbuhan ini mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya yaitu 9,06%.

Kredit perbankan sendiri mengalami penurunan tajam terhitung sejak Desember 2022 yakni 11,35% turun menjadi satu digit pada Maret 2023. Kredit tercatat di angka 9,93% pada Maret 2023, sebesar 7,76% pada Juni 2023, dan 8,96% pada September 2023.

Busrul pun akan memacu kinerja bank untuk menyiasati hal itu, pihaknya juga tidak akan mengandalkan sepenuhnya pada pendistribusian KUR, tetapi akan lebih aktif dalam menyediakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKDP), serta penyaluran dana bantuan sosial (bansos). 

Bank Jatim tercatat sudah melaporkan pendapatan dari bunga pada kuartal III-2023 meningkat 3,08% atau sebesar Rp 5,27 triliun secara tahunan.

Pendapatan bunga yang tumbuh positif terdorong dari penyaluran kredit yang tetap ekspansif, tumbuh 5,21% secara kuartalan. Secara tahunan, kredit yang disalurkan BJTM tumbuh 12,61% yoy menjadi Rp 51,73 triliun.

"Harapannya tentu peningkatan PAD dan pada akhirnya peningkatan dividen, dan tentu kami dorong dengan pertumbuhan kinerja yang positif. Kami tidak sekadar tumbuh secara linier, tapi kami juga tumbuh eksponensial. Salah satunya kami melakukan aksi korporasi yaitu berupa KUB dengan BPD yang lain," pungkas Busrul.

Berdasarkan bagiannya, kredit yang paling menarik adalah bagian mikro yang naik 43,98% secara tahunan. bagian ini mencakup KUR, Jatim Mikro, dan Fintech Loan.

Segmen kredit produktif lainnya ada kecil dan menengah, serta kredit komersial dan korporasi yang masing-masing tumbuh 24,35% yoy dan 13,26% yoy. 

Wartaukm.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengurangi batas maksimum bunga peer to peer (p2p) lending tahun 2024 dari 0,4% menjadi 0,3%. Lalu bunga maksimalnya akan dibatasi menjadi 0,1% per hari pada 2026 mendatang.

Beberapa pelaku di industri ini pun mengamati rencana kebijakan baru ini. Karena turunnya bunga dapat mengurangi pendapatan yang diterima perusahaan pinjol.

Tiar Karbala selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), tidak bisa dipungkiri bahwa pembatasan bunga ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan.

"mungkin bisa jadi ada penurunan dari sisi revenue, ya mungkin bisa jadi. Cuman memang kita harus mengkaji ulang juga sih secara internal," ungkap Tiar saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat, (10/11/2023).

Sedangkan Ketua Asosiasi Fintech Syariah indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya mengungkapkan pihaknya masih meminta kejelasan bunga untuk fintech syariah.

"Banyak teman di peer to peer (p2p) yang belum sustain. Bisa jadi akan terjadi koreksi, jumlahnya ada risiko berkurang. Lalu, potensi revenue berkurang lagi," ungkap Ronald.

Ronald menambahkan, kemungkinan akan ada pengecualian kebijakan untuk fintech syariah dikarenakan tidak menganut sistem bunga akan tetapi bagi hasil.

"Kalau di syariah itu kan tidak ada bunga, kita bagi hasil. Kalau di syariah itu kan bagi hasil. Kita banyak project yang dibagi hasilnya lebih dari itu. Yang syariah harapannya ada eksepsi lah, kalau kita kan tidak ada denda loh," ujar Ronald.

Sementara itu OJK melalui Agusman menekankan, penurunan batas maksimum bunga ini dilakukan untuk proteksi terhadap konsumen.

"Kenapa sih harus diatur? ini perlindungan konsumen. Karena kalau bunga tidak ada tata kelola, maka yang paling rugi itu konsumen, ada orang yang dizalimi," ujar Agusman dalam Konferensi persennya.

Wartaukm.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  memperkuat aturan menyangkut capaian kinerja tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Satu hal yang diatur didalamnya berkaitan dengan penghentian atau pencabutan status Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Abdullah Azwar Anas selaku Menteri PANRB mengungkapkan bahwa berdasarkan aturan ini, Pegawai ASN  yang memiliki performa kinerja yang tidak memenuhi target dapat diberhentikan sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri..

"Akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri," kata Anas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Senayan, Jakarta, Senin, 13 November 2023.

"Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan," tambahnya.

Persoalan ini dijelaskan dalam Pasal 52 ayat 3 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di samping itu, dalam Pasal 54 dan 61 disebutkan bahwa ketentuan ini akan lebih lanjut diatur dalam peraturan turunan Peraturan Pemerintah (PP).

Ketentuan ini diperkuat karena terdapat beberapa situasi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkinerja kurang baik tidak dapat dipecat. Meskipun begitu, Anas tidak menjelaskan secara rinci indikator kinerjanya atau alasan mengapa para ASN dengan kinerja buruk ini tidak dapat dihentikan.

"ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak," ujarnya.