Standard Post with Image
Ekonomi

Rupiah Kembali Menguat Setelah Hampir Menyentuh Rp 16.000

Wartaukm.com - Nilai tukar rupiah telah menjadi fokus perhatian dalam sepanjang sebulan terakhir. Mata uang Indonesia ini mengalami pergerakan yang signifikan, dimana awalnya terjadi pelemahan yang cukup cepat hingga mendekati level Rp16.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Namun, dengan kejutan mengejutkan, pergerakan tersebut tidak berlanjut, bahkan rupiah mampu memperlihatkan kekuatan dengan menguat.

"Memang situasinya cukup tegang," kata Ramdan Denny Prakoso, Direktur Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) Bank Indonesia dalam bincang media di Raja Ampat, pada akhir pekan lalu.

Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir dirunut kembali, dan biang keroknya diketahui berasal dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS). Inflasi yang tinggi di AS diperkirakan akan mendorong kenaikan suku bunga acuan dari posisi saat ini sekitar 5,25-5,50% (525 bps) sejak Maret 2020. Sementara itu, kenaikan tingkat obligasi AS atau US Treasury hingga mencapai 5% turut memberikan dampak signifikan.

Perkembangan data tersebut, yang tidak terlepas dari kebijakan Bank Sentral Federal Reserve (The Fed), telah menciptakan gejolak di pasar keuangan global. Situasi ini terjadi dalam rentang waktu 23 Oktober hingga 1 November 2023.

Dalam periode tersebut, dolar AS bergerak di kisaran level Rp15.845 - Rp15.930, menciptakan ketegangan di pasar keuangan domestik. Banyak analis merespon dengan memunculkan berbagai perkiraan, salah satunya adalah potensi dolar AS menembus level Rp16.000. Perkiraan tersebut disertai dengan kekhawatiran terkait aliran modal yang signifikan keluar dari Indonesia (outflow)

"Dalam kondisi outflow, eksportir menunda penjualan sementara importir mempercepat pembelian," jelasnya.

Ramdan menyadari, eksportir menahan pasokan dolar karena berharap bisa dijual pada level di atas 16.000. Sementara importir khawatir dolar akan semakin mahal, sehingga harus membeli lebih cepat.

BI kemudian menjalin komunikasi dengan baik di pasar agar tidak menimbulkan kepanikan. Antara lain dengan menyampaikan kondisi fundamental Indonesia yang sangat baik hingga kehadiran BI di pasar untuk memastikan permintaan dolar AS itu bisa terpenuhi

"Kalau mereka yakin BI di pasar, lama-lama mereka (eksportir) gak betah nunggu akhirnya lepas juga dolarnya," terang Ramdan.

Ramdan menegaskan, BI memiliki cadangan devisa yang cukup besar untuk melakukan intervensi. Data terakhir cadangan devisa mencapai US$ 133,1 miliar. Meski demikian, bukan berarti semua akan digelontorkan sekaligus. Sementara kebutuhan dolar AS pada pasar spot setiap harinya mencapai US$ 2-3 miliar.

"Bisa dibayangkan kalau BI mati-matian sangat agresif dalam sekejap cadev kita akan habis," ungkapnya.

Proses intervensi akan dilakukan dengan cermat, memastikan kelancaran tanpa merusak mekanisme pasar yang sedang berjalan. Sejalan dengan itu, komitmen untuk terus berinovasi tetap menjadi fokus, termasuk langkah-langkah inovatif seperti peluncuran instrumen keuangan baru seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada bulan September, serta Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) pada bulan November 2023. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat untuk mengoptimalkan alat-alat keuangan yang tersedia dalam mendukung stabilitas pasar dan kebijakan intervensi yang diambil oleh Bank Indonesia.

"Jadi kalau intervensi itu efektif buat market tapi tidak terlalu membebani cadev kita," pungkasnya.

Standard Post with Image
Ekonomi

Pendapatan Bunga Bersih Allo Bank Naik 86%, Picu Tumbuh Laba Hingga 62%

Wartaukm.com - Emiten bank digital PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) berhasil mencatatkan laba bersih yang mengesankan pada kuartal III tahun 2023, mencapai angka Rp 338,82 miliar. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 62%, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang sebesar Rp 209 miliar.

Menurut laporan keuangannya, pertumbuhan laba yang signifikan ini didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) perseroan sebesar 86,39%. Hingga akhir September 2024, pendapatan bunga bersih mencapai Rp 756,77 miliar, naik pesat dari angka sebelumnya yang sebesar Rp 406 miliar.

Capaian ini mencerminkan kinerja keuangan yang kuat dan keberhasilan strategi bisnis PT Allo Bank Indonesia Tbk. dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, mengukuhkan posisinya di pasar bank digital Indonesia.

Beban operasional PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) mengalami kenaikan sebesar 72,26% secara tahunan, mencapai angka Rp 375,54 miliar, dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar Rp 218 miliar. Hal ini mengakibatkan rasio Beban Operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Allo Bank meningkat ke level 58,42%, dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sebesar 55,81%.

Allo Bank pada kuartal III tahun ini telah menyalurkan kredit sebesar Rp 7,26 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 2,25% secara tahunan. Sementaea rasio kredit bermasalah (NPL) bank terjaga di level 0,6%.

Allo Bank juga telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 4,89 triliun pada kuartal III tahun 2023. Angka tersebut naik 19,85% secara tahunan. Sedangkan perolehan dana murah (CASA) Bank Permata meroket 126,52% menjadi Rp 632 miliar.

 

 

 

Standard Post with Image
Ekonomi

Capaian Luar Biasa Industri Logam Dongkrak Ekonomi Nasional

Wartaukm.com - Pada hari kedua pelaksanaan IISIA Business Forum (IBF) 2023, suasana semakin intens. Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika di Kementerian Perindustrian, serta Arif Sulistiyo, Direktur Impor di Kementerian Perdagangan RI, tampil memberikan Keynote Speech yang penuh wawasan.

Dalam penuturannya, Taufiek Bawazier menjelaskan bahwa industri logam dasar, yang menjadi tulang punggung sektor industri, mengalami pencapaian luar biasa dengan pertumbuhan mencapai 10,86% pada Triwulan III tahun 2023.

Prestasi gemilang ini menandai keberhasilan industri tersebut dalam mencatat pertumbuhan dua digit, sejalan dengan tren positif yang terus berkembang dalam tiga tahun terakhir. Dengan hal ini, industri logam dasar memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kemajuan sektor industri nasional.

"Pada 2020, di tengah puncak pandemi COVID-19, industri logam dasar tetap tumbuh sebesar 5,87%. Pada 2021, saat masa pemulihan dari dampak COVID-19, pertumbuhannya melonjak menjadi 15,79%, dan 2022, industri ini masih mencatat pertumbuhan sebesar 14,80%," kata Taufiek dalam siaran pers, Sabtu (11/11/2023).

Taufiek turut mengungkapkan bahwa pencapaian pertumbuhan yang signifikan juga tercermin dalam produksi crude steel Indonesia, yang mencapai 15,6 juta ton pada tahun 2022. Angka ini tidak hanya menandakan langkah besar dalam memajukan industri baja nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Dengan naik 13 peringkat dari peringkat ke-28 menjadi peringkat ke-15 dalam produksi baja dunia, Indonesia kini menjadi pemain utama dalam industri ini.

Pada sesi Keynote Speech kedua yang disampaikan oleh Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI, Arif Sulistiyo, disebutkan bahwa industri besi baja telah berhasil menempati posisi keempat dalam data ekspor nonmigas tertinggi hingga September 2023. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan industri tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia.

"Di sisi lain untuk mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing industri baja nasional, pemerintah melakukan pengetatan impor besi baja. Sehingga dapat meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan mendukung kemudahan investasi pengolahan industri besi dan baja," ujar Arif Sulistiyo.

Purwono Widodo, Chairman IISIA, mengungkapkan bahwa IISIA Business Forum 2023 berhasil menarik perhatian sebanyak 2.500 pengunjung hingga hari kedua pelaksanaan pada tanggal 10 November 2023. Pada hari tersebut, selain diselenggarakannya Keynote Speech oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, rangkaian acara juga mencakup seminar yang dipandu oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU & PR RI, Rachman Arief Dienaputra, serta presentasi dari Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi RI, Dendy Apriandi.

Acara semakin meriah dengan adanya sesi seminar internasional dari perusahaan asing seperti Cares dan SMS Group, yang memberikan wawasan mengenai perkembangan industri. Sesi seminar nasional pun turut dihadirkan, dengan kontribusi dari GAPENSI, IPERINDO, dan GAIKINDO, yang membahas isu-isu terkini dalam dunia industri. Keseluruhan acara mencerminkan antusiasme peserta serta keragaman informasi yang disajikan untuk memperkaya pengetahuan para pelaku industri di Indonesia.

"Semoga dengan banyaknya pengunjung yang menghadiri IISIA Business Forum 2023, tujuan kami untuk dapat mengenalkan industri baja kepada masyarakat luas dapat tercapai dan dengan partisipasi dari seluruh stakeholder, industri baja dapat mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penggunaan produk baja domestik untuk kemajuan perekonomian nasional," tutur Purwono.

 

 

Standard Post with Image
Ekonomi

Kebangkrutan 2 Bank Ini Sebabkan LPS Harus Ganti Rugi ke Nasabahnya, Nilainya Capai Rp 261,14 Miliar

Wartaukm.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah mengganti total sebesar Rp 261,14 miliar dari simpanan para nasabah dua bank yang mengalami kebangkrutan sepanjang tahun 2023.

Informasi yang dihimpun oleh LPS menunjukkan bahwa dua bank yang mengalami kebangkrutan tersebut adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI).

Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, menyampaikan bahwa BPR BIM memiliki 2.907 nasabah dengan simpanan mencapai Rp 13,64 miliar. Dalam respons terhadap situasi ini, LPS telah melakukan penggantian sebesar Rp 13,14 miliar untuk memenuhi kewajibannya terhadap simpanan nasabah. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak keuangan yang mungkin dirasakan oleh para nasabah akibat kejatuhan bank yang bersangkutan.

Kemudian, LPS telah mencairkan Rp248 miliar simpanan kepada nasabah BPR KRI. Adapun, BPR KRI memiliki lebih dari 25 ribu nasabah dengan total simpanan Rp285 miliar.

"Jadi cukup cepat," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK, dikutip Sabtu (11/11/2023).

Menurut Purbaya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki aset sebesar Rp 210 triliun, suatu jumlah yang dianggap mencukupi untuk mengatasi masalah jika terjadi kebangkrutan bank.

Dalam laporan terbaru per September 2023, LPS mengungkapkan bahwa sekitar 99,94% dari total rekening di bank, atau setara dengan 534,77 juta rekening, telah tercatat dengan baik. Jumlah rekening di sektor perbankan secara keseluruhan mencapai 535,12 juta rekening pada periode yang sama. Dari jumlah tersebut, sekitar 97,9% merupakan rekening tabungan, sementara giro menyumbang 1,1%, dan sisanya adalah deposito.

Secara nilai, dana pihak ketiga (DPK) bank menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,4% secara tahunan (yoy), mencapai total Rp 8.203 triliun. Lebih dari separuh dari nilai DPK ini, yaitu sekitar 62,2%, berasal dari giro dan tabungan, yang termasuk dalam kategori dana murah. Sementara itu, sisanya, sebesar 37,8%, merupakan deposito.

Adapun kendati secara jumlah, rekening bank nominal Rp 500 juta hingga lebih dari Rp 2 miliar hanya 0,2%, tetapi secara nilai menyumbang 74,2% atau Rp 6.090 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin BPR BIM per 2 Februari 2023 dan BPR KRI 12 September 2023.

 

Standard Post with Image
Ekonomi

Bergantinya Pengawas Kripto ke OJK, Buat OJK Tetapkan Hal Ini

Wartaukm.com - Otoritas Jasa Keuangan ingin agar pengaturan aset kripto dapat memberikan mekanisme pasar yang adil dan transparan. Seperti yang diketahui, pengaturan perdagangan aset kripto sedang dalam peralihan ke otoritas yang sebelumnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan direncanakan usai pada tahun 2024 besok.

"Yang kita harapkan, kehadiran pengaturan nanti OJK menghadirkan market mechanism yang fair yg adil yang transparan," ujar Hasan saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Transparan yang dimaksud adalah kesanggupan penyelenggara bahwa harus jelas atau rinci sehingga investor dapat memilih dengan tepat. Selanjutnya mekanisme pasar juga harus efisien.

"Efisien ini ya tadi kalau pun ada pajak ya dikompensasi dong dengan sesuatu yang membuat industri ini berkembang pie-nya atau rotinya atau pangsa pasarnya," kata Hasan.

Menurutnya, ketiga hal itu menjadi indikator kesuksesan pengaturan kripto oleh OJK nantinya, setelah berpindah dari kewenangan Bappebti.

Transaksi perdagangan aset kripto telah mengalami penurunan tajam 224% secara tahunan menjadi Rp94,4 triliun pada kuartal III-2023. Yang mana turunnya angka ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 berada di angka Rp 859,4 triliun dan kemudian turun sebanyak 63% pada tahun 2022 menjadi Rp 206,4 triiun. 

OJK)baru-baru ini menjelaskan tingginya pajak menjadi salah satu penyebab di balik penurunan volume transaksi aset.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022, yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

PMK 68/2022 mengatur besaran pajak untuk setiap transaksi cryptocurrency. Pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat.

Jika transaksi di bursa terdaftar Bappebti, pembeli aset akan terkena pajak sebesar 0,11% dari nilai transaksi dan jika transaksi di bursa yang tidak terdaftar maka akan terkena pajak 0,22%.

Sedangkan penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan pajak PPh dengan dua syarat. Jika perdagangan dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, tarif pajak adalah 0,1% dari nilai perdagangan. Namun, jika penjualan dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, PPh 0,2% dari nilai perdagangan.

Selain transaksi jual beli, penambangan dan layanan penambangan kripto (mining pool) juga dikenai pajak PPN dan PPh. Dalam hal PPN, tarif yang diterapkan adalah sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan layanan penambangan yang transaksinya telah dikonfirmasi. Bersamaan dengan itu, tarif PPh akhir untuk pendapatan hasil penambangan mata uang kripto adalah sebesar 0,1% dari pendapatan penambang mata uang kripto, dan ini tidak termasuk dalam perhitungan PPN.

Pada dasarnya pajak kripto ini menjadi sumber pemasukan bagi negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani sukses mengumpulkan pajak kripto hingga Rp246,45 miliar per Desember 2022.